ads

Pejabat di China Dihukum Seumur Hidup Terkait Bisnis Bitcoin Ilegal

Pejabat di China Dihukum Seumur Hidup Terkait Bisnis Bitcoin Ilegal
Pejabat di China Dihukum Seumur Hidup Terkait Bisnis Bitcoin Ilegal

Pejabat tinggi pemerintahan China, Xiao Yi, telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Menengah Rakyat Kota Hangzhou. 

Menurut Berita lokal Wokercn, ia terbukti terlibat dalam operasi bisnis ilegal yang berkaitan dengan Bitcoin senilai 2,4 miliar yuan China (sekitar $329 juta).

Keputusan tersebut diambil pada (22/8) setelah Xiao Yi, yang pernah menjabat sebagai anggota Kelompok Partai Konferensi Konsultatif Politik Provinsi Jiangxi dan wakil ketua, dinyatakan bersalah atas tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Xiao Yi dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Menengah Rakyat Kota Hangzhou
Xiao Yi dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Menengah Rakyat Kota Hangzhou – Sumber: Wokercn

Tidak hanya terlibat dalam praktik korupsi, Xiao Yi juga didakwa menerima suap dari tahun 2008 hingga 2021. Kasus penyalahgunaan kekuasaan juga ditemukan dalam periode 2017 hingga 2021, di mana ia memberikan subsidi finansial dan listrik kepada Jiumu Group Genesis Technology.

Perusahaan ini berbasis di kota Fuzhou dan terlibat dalam operasi penambangan Bitcoin dengan lebih dari 160,000 mesin.

Baca juga: Perdagangan Crypto Adalah Bagian Penting Ekosistem Aset Virtual

Dalam pengadilan, jaksa mengungkapkan bahwa Xiao Yi secara aktif mencoba untuk “menyembunyikan” operasi penambangan Bitcoin dengan memerintahkan departemen terkait untuk memanipulasi laporan statistik dan klasifikasi konsumsi listrik. 

Lebih dari itu, konsumsi listrik oleh Jiumu Group dari tahun 2017 hingga 2020 mencapai 10% dari total konsumsi listrik kota Fuzhou.

Kasus ini mencerminkan tindakan serius pemerintah China dalam memberantas korupsi dan praktik ilegal di berbagai sektor, termasuk industri kripto. 

Putusan ini diharapkan akan memberikan peringatan keras kepada pejabat publik lainnya tentang konsekuensi hukum dari pelanggaran serius terhadap etika dan integritas jabatan mereka. [RH]